APBN yang disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekaran menjadi pokok persoalan dalam suatu ketatanegaraan,besarnya Anggaran dari pusat yang diberikan kepada masing-masing daerah yang tidak sinkron dengan apa yang diterima oleh masyarakat sebagai layanan dan fasilitas dari Pajak yang telah dibayarkan.
hal itu dirasa sangat merugikan masyarakat dikarenakan seharusnya apa yang telah menjadi balas jasa ats apa yang telah dibayar,oknum-oknum yang tidak bertangung jawab lah yang menjadi pokok dalam dimana uaang itu hilang dan dilaporkan,
bagaimanakah langkah dari pemerintah untuk menanggulangi hal seperti ini,apakah masyarakat akan dirugikan secara terus-menerus
kita tunggu jawabanNya